Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) secara tegas menuding Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah melakukan pelanggaran HAM berat terkait dengan tewasnya sejumlah warga sipil di wilayah Papua. Pernyataan keras ini dikeluarkan menyusul serangkaian insiden kekerasan yang merenggut nyawa warga sipil tak bersalah, yang diduga kuat dilakukan oleh kelompok bersenjata tersebut.
TNI AD menyatakan bahwa tindakan brutal OPM yang menyasar warga sipil jelas merupakan bentuk pelanggaran HAM berat. Mereka menyoroti bagaimana warga sipil yang tidak terlibat konflik justru menjadi korban kekerasan yang sistematis. TNI AD menegaskan bahwa tindakan OPM ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta hukum internasional terkait HAM.
Lebih lanjut, TNI AD menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa dari kalangan warga sipil. Mereka berjanji akan terus berupaya melindungi masyarakat Papua dari ancaman dan tindakan teror yang dilakukan oleh OPM. TNI AD juga menyerukan kepada semua pihak, termasuk organisasi HAM nasional dan internasional, untuk turut mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh OPM terhadap warga sipil.
Tudingan pelanggaran HAM berat ini tentu akan menambah tensi konflik di Papua. TNI AD menegaskan bahwa mereka akan terus melakukan operasi penegakan hukum secara profesional dan terukur untuk menindak OPM dan memastikan keamanan warga sipil. Kasus ini menjadi sorotan penting terkait isu HAM di Papua dan menuntut adanya investigasi yang transparan dan akuntabel untuk mengungkap kebenaran serta menindak pelaku pelanggaran HAM sesuai dengan hukum yang berlaku. TNI AD berharap, dengan adanya tekanan dari berbagai pihak, OPM dapat menghentikan tindakan kekerasan terhadap warga sipil.
TNI AD juga menyoroti pola kekerasan OPM yang semakin tidak pandang bulu, menyasar siapa saja yang dianggap menghalangi tujuan mereka, termasuk warga sipil. Bukti-bukti terkait dugaan pelanggaran HAM berat ini tengah dikumpulkan dan akan diserahkan kepada pihak berwenang untuk proses hukum lebih lanjut. TNI AD berharap, dengan adanya tindakan tegas dan dukungan dari masyarakat serta pemerintah, kedamaian di Papua dapat segera terwujud dan pelanggaran HAM terhadap warga sipil tidak lagi terjadi.