Kekerasan terhadap perempuan, baik domestik, seksual, maupun di ranah publik, adalah masalah struktural yang masih menghantui Indonesia. Meskipun telah ada kemajuan legislasi, implementasi di lapangan seringkali belum memihak korban. Dibungkam Hukum adalah realitas pahit yang dihadapi banyak penyintas saat mereka berjuang mencari keadilan. Hambatan sistemik ini membuat perempuan rentan untuk bersuara dan mencari perlindungan.
Salah satu tantangan terbesar bagi korban adalah proses pelaporan. Stigma sosial yang melekat seringkali membuat korban takut atau malu untuk melapor. Ketika mereka memberanikan diri, mereka sering dihadapkan pada interogasi yang menyudutkan, bahkan menyalahkan korban (victim blaming). Hal ini membuat upaya pengungkapan kebenaran oleh korban seolah-olah Dibungkam Hukum dan birokrasi penegakan.
Di ranah hukum, kasus kekerasan seksual seringkali sulit dibuktikan. Pembuktian yang terlalu bergantung pada saksi mata atau bukti fisik yang sulit didapatkan, terutama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), menjadi kendala besar. Standar pembuktian yang tinggi tanpa mempertimbangkan trauma psikologis korban, membuat keadilan terasa menjauh.
Selain itu, mediasi yang dipaksakan, terutama dalam kasus KDRT, seringkali justru membahayakan keselamatan korban. Upaya “perdamaian” ini mengabaikan aspek kejahatan dan siklus kekerasan, membuat suara korban seolah Dibungkam Hukum demi menjaga keutuhan rumah tangga. Ini adalah bentuk kegagalan sistem dalam memprioritaskan keamanan individu di atas norma sosial.
Kasus-kasus pelecehan dan kekerasan di tempat kerja juga sulit diproses karena minimnya mekanisme pelaporan internal yang aman dan independen. Korban sering dihadapkan pada ancaman pemecatan atau isolasi sosial jika mereka bersuara. Ketidakberanian perusahaan untuk menindak pelaku membuat potensi kasus kekerasan di ranah tersebut semakin sering Dibungkam Hukum atau kebijakan internal yang bias.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi total dalam sistem peradilan pidana dan pidana. Penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga hakim, harus diberikan pelatihan trauma-informed dan perspektif gender yang kuat. Perubahan ini akan memastikan bahwa korban diperlakukan dengan sensitivitas dan martabat yang layak.
Lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah langkah maju yang besar, memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan berpihak pada korban. Namun, keberhasilan UU ini sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan pemahaman yang mendalam di semua lini penegakan hukum.
Pada akhirnya, Dibungkam Hukum harus diakhiri. Negara berkewajiban untuk tidak hanya menyediakan payung hukum, tetapi juga menciptakan ekosistem sosial dan kelembagaan yang aman. Hanya dengan memprioritaskan suara korban dan menjamin keadilan restoratif, kita dapat mengakhiri siklus kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan.